Atlet Tunarungu Galang Dana Mandiri untuk Kejuaraan di Malaysia, Ini Penjelasan Kemenpora

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan dukungan pendanaan pemerintah memiliki mekanisme dan dasar hukum, terutama terkait organisasi yang menjadi representasi resmi cabang olahraga di tingkat internasional.

Pernyataan Kemenpora menanggapi upaya penggalangan dana secara mandiri untuk atlet tunarungu Indonesia yang dijadwalkan tampil di ajang internasional di Malaysia.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Ariyanto Muslim mengatakan pemerintah hanya dapat menyalurkan pendanaan kepada organisasi yang diakui federasi internasional terkait.

"Kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Keolahragaan, pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasionalnya," ujar Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Ariyanto Muslim dalam konferensi pers di Jakarta.

Persoalan afiliasi federasi

Atlet tunarungu akan mengikuti Asia Pacific Deaf Multi-Sport di Penang, Malaysia, pada 3-10 Oktober. Menurut Budi, organisasi mereka berbeda dengan federasi olahraga tunarungu Indonesia yang diakui di tingkat internasional.

Keikutsertaan atlet dalam ajang tersebut, lanjutnya, diorganisir Perhimpunan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin).

Sementara federasi olahraga tunarungu Indonesia yang berafiliasi dengan International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (Patrin), saat ini dipimpin Dimyati Hakim.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan Kemenpora tidak memberikan dukungan pendanaan untuk keberangkatan atlet ke Malaysia.

Selain persoalan organisasi, Kemenpora juga menghadapi keterbatasan anggaran setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. 

Kondisi tersebut membuat ruang dukungan finansial untuk berbagai kegiatan olahraga harus disesuaikan dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Dalam konteks itu, upaya penggalangan dana secara mandiri muncul sebagai salah satu cara untuk membantu pembiayaan keberangkatan atlet yang akan bertanding di Penang.

Budi menyayangkan apabila situasi tersebut kemudian berkembang menjadi anggapan bahwa pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap atlet tunarungu.

"Jadi, kami juga sangat menyayangkan dengan adanya narasi-narasi di sana bahwa seakan-akan pemerintah tidak hadir," katanya.

Prestasi Olahraga Disabilitas Tetap Mendapat Perhatian

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono mengatakan pemerintah terus memberikan perhatian terhadap perkembangan olahraga disabilitas di Indonesia.

Ia mencontohkan pencapaian kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games 2025 di Thailand. Atlet-atlet disabilitas Indonesia meraih 135 medali emas, 143 medali perak, dan 114 medali perunggu sehingga menempatkan Indonesia di peringkat kedua.

Catatan tersebut menunjukkan pembinaan atlet disabilitas tetap menjadi bagian dari agenda prestasi olahraga Indonesia. Kemenpora juga menjalin kerja sama dengan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kerja sama tersebut mencakup partisipasi Indonesia dalam berbagai ajang olahraga disabilitas, termasuk Deaflympic untuk atlet tunarungu, ASEAN Para Games, hingga Asian Para Games.

Selain pembinaan dan keikutsertaan dalam kompetisi, perhatian pemerintah juga diarahkan pada penyediaan fasilitas latihan. Salah satunya melalui dukungan finansial untuk pembangunan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah.

Fasilitas tersebut disebut sebagai salah satu pusat latihan terbaik di Asia Tenggara dan diproyeksikan menjadi bagian penting dalam pengembangan prestasi atlet disabilitas Indonesia.

"Jadi Kemenpora selalu hadir untuk mendukung prestasi olahraga disabilitas termasuk ke depan yang berkaitan dengan persiapan hingga Paralimpade," pungkasnya.***